kegiatan doa bersama untuk mengenang jasa syuhada dan Santunan Anak Yatim Di Kantor KPA/PA Wilayah Pase di Desa Mancang Kecamatan Samudera.
Sudah 14 tahun berjalan pascaperjanjian Helsinki, namun kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia, dipertanyakan sejumlah mantan petinggi GAM. Pasalnya banyak poin-point perjanjian yang tertuang dalam MoU Hesinki masih banayak yang belum terealisasi oleh pemerintah RI.
Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Pasai Muhammad Jhoni Kepada Kabarsatu. Info pada Rabu 04 Desember 2019 mengatakan, perdamaian yang sudah terwujud selama 14 tahun lamanya, jangan sampai terkhianati dan hanya Parlok yang baru sempurna terealisasi.
Dikatakannya, Kalau yang lain kami melihat banyak kendala sehingga butir - butir point MoU Helsinki ini tidak sepenuhnya terealisasi karena ketidak keikhlasan daripada pemerintah pusat, tapi ini akan membahayakan untuk perdamaian aceh,katanya.
kami sebagai pimpinan yang paling bawah selalu mendesak dan menuntut agar apa yang telah di sepakati Bersama itu menjadi nyata untuk rakyat aceh.
Dengan momentum 4 Desember hari ini kita berharap kepada semua pihak terutama kepada pimpinan GAM dan juga pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia untuk melahirkan apa yang sudah di janjikan, harapnya. (Azhar)
