Bersatu untuk Siapa? Ketika Elit Kompak, Rakyat Justru Bertanya

Dalam beberapa hari terakhir, publik Aceh disuguhi narasi tentang pentingnya persatuan elit. Ajakan untuk duduk bersama, meredam konflik, dan menjaga stabilitas terus digaungkan. Namun satu pertanyaan mendasar muncul dari ruang-ruang publik: bersatu untuk siapa?

Masalah utama Aceh hari ini bukanlah retaknya hubungan antar elit. Bukan pula soal siapa melawan siapa di lingkar kekuasaan. Masalah sesungguhnya adalah retaknya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Rakyat tidak pernah meminta elit untuk sekadar kompak. Karena dalam banyak pengalaman, “kekompakan” tanpa transparansi justru melahirkan kecurigaan. Bahkan dalam bahasa rakyat sendiri, muncul sindiran tajam: “cina saboh geudong”—semua dalam satu lingkaran kepentingan yang sama.

Di titik ini, publik mulai membaca situasi secara berbeda. Konflik yang muncul ke permukaan bukan dilihat sebagai pertarungan nilai atau prinsip, melainkan sebagai gejala dari distribusi kepentingan yang tidak merata. Ketika semua terlibat, suasana tenang. Ketika ada yang tersisih, barulah kegaduhan terjadi.

Jika ini yang terjadi, maka wajar jika rakyat merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton dari panggung yang tidak pernah benar-benar mewakili kepentingan mereka.

Lebih jauh, isu-isu yang dilempar ke publik—termasuk saling tuding antar pejabat—mulai dianggap sebagai bentuk pengalihan perhatian. Sementara itu, persoalan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, seperti pengelolaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), justru tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.

Padahal, di situlah letak inti persoalan.

JKA bukan sekadar program. Ia adalah jaring pengaman sosial. Ia menyangkut hak dasar masyarakat. Maka setiap kebijakan, setiap perubahan, apalagi jika menyangkut anggaran, harus dibuka secara terang.

Pertanyaan rakyat sederhana:

Ke mana aliran dana itu?

Siapa yang mengelola?

Apa dasar kebijakan yang diambil?

Namun yang muncul justru kebisingan politik.

Di sinilah letak kekeliruan cara berpikir yang harus diluruskan. Menyatukan elit tidak otomatis menyelesaikan masalah rakyat. Stabilitas tanpa keadilan hanya akan memperpanjang krisis kepercayaan.

Aceh tidak kekurangan simbol persatuan. Yang kurang adalah keberanian untuk jujur.

Jika memang ada kesalahan dalam pengelolaan, maka akui.

Jika ada penyimpangan, maka buka.

Jika ada yang bertanggung jawab, maka proses secara hukum.

Rakyat tidak butuh drama baru.

Rakyat butuh kejelasan.

Karena pada akhirnya, legitimasi kekuasaan bukan ditentukan oleh seberapa kompak elit di belakang layar, tetapi oleh seberapa besar kepercayaan rakyat yang masih tersisa.

Dan hari ini, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar citra politik— melainkan kepercayaan itu sendiri.

Penulis adalah Eks Pemimpin Partai Politik Nasional dan Lokal dan Pemerhati Kebijakan Publik serta Isu Sosial Aceh