Anggota DPRK Desak Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih yang Terbengkalai
Aceh Utara – Anggota Komisi III DPRK Aceh Utara, Abuzar, S.T., mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil alih dan mengaktifkan kembali fasilitas pengelolaan air bersih yang terbengkalai di Dusun Alue Ie Mudek, Gampong Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
Menurut Abuzar, kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga kesulitan mendapatkan akses air bersih, sementara di sisi lain terdapat bangunan instalasi pengelolaan air (IPA) yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bangunan permanen itu kini mulai rusak termakan usia akibat lama telantar.
"Berdasarkan laporan masyarakat dan pantauan langsung kami di lapangan, fasilitas yang sudah dibangun ini justru terbengkalai dan tidak terurus. Pemerintah harus segera turun tangan," tegas Abuzar.
Ia menambahkan, jika instalasi tersebut berfungsi kembali, setidaknya dapat mengalirkan air bersih kepada sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) di tiga wilayah, yakni Kecamatan Sawang, Nisam Antara, dan Banda Baru.
Abuzar, yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) setempat, menyarankan agar pemerintah segera melakukan kajian teknis. Jika secara teknis bangunan tersebut memang tidak bisa lagi difungsikan untuk air bersih, ia mengusulkan agar aset tersebut dihibahkan kepada pihak gampong atau pihak ketiga.
"Daripada puluhan tahun menjadi aset mati, lebih baik dikelola pihak lain atau dibongkar saja jika memang membahayakan. Sayang sekali kita memiliki aset tetapi tidak memberikan manfaat bagi rakyat," imbuhnya.
Senada dengan Abuzar, anggota Komisi III lainnya, Fakhrurazi, S.I.P., M.A.P., menekankan bahwa pengelolaan air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Ia meminta instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menelusuri penyebab utama kegagalan sistem pengelolaan tersebut.
Fakhrurazi mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun pengambilalihan pengelolaan secara profesional agar fasilitas tersebut segera dirasakan manfaatnya.
"Jangan sampai anggaran yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia. Hal terpenting sekarang adalah memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses air bersih yang layak," pungkasnya.
Masyarakat setempat kini menanti perhatian serius dari pemerintah agar krisis air bersih ini tidak berlarut-larut dan infrastruktur yang ada tidak terus menjadi monumen yang tidak berfungsi. (Sul)
