Kapolres Pidie Jaya Bersama KKP Menebar 130 Ribu Benih Udang
Meureudu – Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A., melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka percepatan pemulihan sektor perikanan pascabencana hidrometeorologi melalui kegiatan penebaran benih udang vaname dan penyerahan bantuan pakan kepada masyarakat terdampak.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (25/7/2026) sekitar pukul 17.40 WIB di Dusun Bale Ara, Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya tersebut mendapat pengamanan dan monitoring dari jajaran Polres Pidie Jaya guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal KKP Komjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A., Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ir. H. Teuku Abdul Khalid, M.M., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh Safrizal, S.STP., M.Ec.Dev., Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp., M.Ph. yang mewakili Bupati Pidie Jaya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Fajri, S.Pi., perwakilan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, Kasat Intelkam Polres Pidie Jaya AKP Rusdiono, S.Sos., M.Si., rombongan KKP, penyuluh perikanan, insan pers, serta masyarakat Gampong Deah Pangwa.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan rombongan Sekjen KKP oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya, Sekjen KKP bersama rombongan melakukan penebaran sebanyak 130.000 benih udang vaname, yang dikemas dalam 130 packing dengan masing-masing berisi 1.000 benur, di tambak milik T. Fazil yang berada di Dusun Bale Ara, Gampong Deah Pangwa.
Usai penebaran benih, Sekjen KKP menyerahkan bantuan 36 karung pakan udang jenis Ecogreen dengan berat 25 kilogram per karung sebagai dukungan awal bagi petambak yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Dalam sambutannya, Sekjen KKP menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan rekonstruksi tambak masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya.
Ia menjelaskan bahwa dari sekitar 1.700 hektare tambak yang ada di Kabupaten Pidie Jaya, sebanyak 755 hektare mengalami kerusakan ringan, 700 hektare rusak sedang, dan sisanya mengalami kerusakan berat. Pemerintah memprioritaskan penyelesaian tambak dengan kategori kerusakan ringan agar masyarakat dapat segera kembali berproduksi.
Selain rehabilitasi fisik tambak, pemerintah juga menyalurkan bantuan benih dan pakan sebagai bagian dari dukungan terhadap proses pemulihan ekonomi masyarakat. Sekjen KKP berharap seluruh bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran tanpa adanya pungutan liar serta mengajak media dan seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, target rehabilitasi seluas 745 hektare diharapkan dapat selesai pada akhir Agustus 2026 sehingga tambak sudah dapat kembali beroperasi. Untuk memastikan keberlanjutan program, Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan pendampingan kepada para petambak hingga masa panen.
Sekjen KKP juga menyampaikan bahwa dengan asumsi produktivitas mencapai 600 kilogram per hektare dan harga jual sekitar Rp50.000 per kilogram, masyarakat berpotensi memperoleh pendapatan sekitar Rp15 juta per hektare dalam satu siklus budidaya selama tiga bulan.
Program percepatan rehabilitasi tambak tersebut, lanjutnya, dapat terlaksana berkat dukungan anggaran melalui skema refocusing internal KKP serta komitmen Komisi IV DPR RI dalam mendukung percepatan pemulihan sektor perikanan di Aceh.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H. Teuku Abdul Khalid, M.M., mengapresiasi langkah cepat KKP dalam merealisasikan program rehabilitasi tambak bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, penggunaan anggaran refocusing internal memungkinkan proses pemulihan dapat dilaksanakan lebih cepat dibandingkan apabila harus menunggu mekanisme anggaran reguler.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan selesainya rehabilitasi tambak, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali berproduksi melalui pemberian bantuan benih untuk satu siklus budidaya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sangat diperlukan agar target penyelesaian program pada Agustus hingga September 2026 dapat tercapai.
Bantuan benih udang dan pakan yang diserahkan pada kegiatan tersebut merupakan penyerahan secara simbolis. Seluruh bantuan bagi petambak yang terdampak bencana hidrometeorologi akan disalurkan secara bertahap dan ditargetkan selesai paling lambat pada akhir Agustus 2026.
Penyuluh perikanan juga diinstruksikan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan di lapangan. Evaluasi akan dilakukan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program sehingga seluruh bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sekitar pukul 18.48 WIB, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta rombongan meninggalkan lokasi kegiatan dan melanjutkan perjalanan menuju Kota Banda Aceh.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif berkat sinergi seluruh unsur yang terlibat, termasuk pengamanan dan monitoring dari jajaran Polres Pidie Jaya.(**)
