Forkab Aceh Mempertanyakan Realisasi Pembangunan RSS dari Baitul Mal Aceh


Jumat, 15 November 2019 - 13.59 WIB


JAKARTA - Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh Polem Muda Ahmad Yani mempertanyakan pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) untuk kaum Duafa dari Baitul Mal Aceh yang hingga memasuki bulan November 2019 belum dilaksanakan.


Pembangunan Rumah Duafa yang semula direncanakan mulai 2017 lalu itu, hingga kini tak kunjung terealisasi.


Padahal Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sudah menginstruksikan kepada lembaga Baitul Mal Aceh untuk segera merealisasikan program pembangunan rumah duafa 3 bulan yang lalu.


"Kenyataan di lapangan pembangunan RSS oleh Baitul Mal belum ada sama sekali terlaksana," ujar Polem, melalui siaran tertulisnya yang diterima KabarSATU.info, Jumat (15/11/2019).


Lanjut Polem, Baitul Mal merupakan lembaga keistimewaan yang hanya dimiliki oleh provinsi Aceh, Zakat yang dihimpun oleh Baitul Mal Provinsi Aceh saat ini terus meningkat setiap tahunnya. Ini seiring kepercayaan masyarakat Aceh untuk lembaga Baitul Mal menyalurkan zakat semakin tinggi tapi zakat tersebut yang programnya disalurkan akan membangunkan RSS seperti hilang ditelan bumi.


Untuk itu, Polem Muda meminta kepada Plt Gubernur Aceh Ir.Nova Iriansyah dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmad Raden bertanggung jawab atas pernyataan yang pernah dimuat di Media jangan hanya cuma berbicara tapi tidak terbukti "Ibarat Kentut Dalam Genggaman"


Masyarakat Aceh sudah cukup susah dengan kondisi perekonomian yang ada jangan lagi diberikan harapan palsu dan pembohongan publik.


"Nova Iriansyah apabila belum mampu memikul tugas dan tanggungjawab sebagai tugas seorang Plt Gubernur yang amanah, sebaiknya mengundurkan diri saja dari jabatannya yang sekarang, karena rakyat Aceh perlu seorang Pemimpin yang bekerja nyata bukan Pemberi Harapan Palsu (PHP)," tegas Polem.


Forkab Aceh, memohon dan meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Pemerintah Pusat, memberikan perhatian khusus untuk menurunkan Tim Investigasi dari KPK, BPK - RI dan Kemendagri ke Provinsi Aceh dan melakukan penyisiran sampai ke Kabuten Kota Perbatasan Aceh, karena masyarakat Aceh sudah bosan dan muak dengan pemerintah daerah yang korupsi uang rakyat.(ril/ks/sa)
Bagikan:
KOMENTAR