Masa Transisi Pascabencana Diperpanjang, Bupati Pidie Jaya Pastikan Tak Ada Korban Banjir yang Ditinggalkan
PIDIE JAYA – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memutuskan memperpanjang masa transisi pemulihan pascabencana banjir dan longsor demi memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi tuntas hingga masyarakat benar-benar pulih.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Evaluasi Masa Transisi Darurat dan Penetapan Status Penanganan Pascabencana yang dipimpin langsung Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, di Aula Cot Trieng I, Lantai III Kantor Bupati Pidie Jaya, Senin (3/8/2026).
Evaluasi dilakukan berdasarkan kajian teknis lintas sektor dengan membandingkan kondisi wilayah melalui citra udara pada empat periode, yakni 29 November 2025, 22 Februari 2026, 9 Maret 2026, dan 14 Juni 2026. Hasilnya menunjukkan proses pemulihan telah mengalami kemajuan signifikan, namun sejumlah pekerjaan strategis masih memerlukan penyelesaian.
Beberapa program yang masih berjalan meliputi pembangunan rumah warga terdampak, penyediaan air bersih, normalisasi sungai, penguatan tanggul, pembersihan kawasan permukiman, hingga penyelesaian infrastruktur publik.
Bupati Sibral Malasyi menegaskan, perpanjangan masa transisi bukan sekadar keputusan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah agar seluruh hak masyarakat terdampak bencana dapat dipenuhi.
"Perpanjangan masa transisi bukan sekadar memperpanjang status, tetapi memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari proses pemulihan. Semua program harus dituntaskan hingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Sibral.
Menurutnya, apabila masa transisi dihentikan saat ini, sejumlah program strategis berpotensi terhambat, termasuk pembangunan rumah bantuan, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), pemulihan infrastruktur dasar, hingga berbagai proyek yang didukung pemerintah pusat melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
Karena itu, pemerintah daerah menilai keberlanjutan masa transisi menjadi kebutuhan nyata berdasarkan kondisi di lapangan.
Selain percepatan pembangunan fisik, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi serta menyempurnakan data penerima bantuan agar seluruh program berjalan tepat sasaran.
"Saya meminta seluruh SKPK bekerja dengan data yang valid, memperkuat koordinasi, dan melaporkan setiap perkembangan secara terbuka. Jangan sampai pekerjaan sudah dilakukan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik. Masyarakat harus mengetahui bahwa pemerintah terus hadir untuk mereka," ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan berbagai capaian pemulihan pascabencana, mulai dari pemulihan layanan air bersih, percepatan pembangunan instalasi pengolahan air (WTP), penanganan tanggul kritis, normalisasi sungai, pengerukan muara, pembersihan kawasan terdampak, penyaluran Dana Tunggu Hunian kepada ribuan kepala keluarga, hingga percepatan pembangunan rumah rusak melalui dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, TNI, Polri, dan berbagai lembaga donor.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap perpanjangan masa transisi menjadi landasan untuk mempercepat penyelesaian seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik dapat kembali normal.
Bupati optimistis, melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pidie Jaya mampu bangkit lebih cepat sekaligus menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa mendatang.
"Pemulihan ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan sinergi dan gotong royong, saya yakin Pidie Jaya akan bangkit lebih cepat, lebih kuat, dan semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa depan," pungkasnya.(Pangwa(
