Bupati Pidie Jaya "Tabuh Genderang Perang" Terhadap ASN Malas
PIDIE JAYA – Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, memberikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya. Dalam apel pagi yang digelar pada Senin (11/5/2026), Bupati menegaskan bahwa kedisiplinan dan percepatan kerja merupakan harga mati, terutama dalam upaya penanganan pascabencana serta pembenahan birokrasi daerah.
Dalam arahannya, Sibral meminta seluruh ASN untuk segera menuntaskan penginputan dan sinkronisasi data. Hal ini mencakup berbagai dokumen krusial yang berkaitan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut.
Selain menekankan percepatan data, Bupati menginstruksikan ASN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara maksimal. Pemkab Pidie Jaya memberikan sinyal kuat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap dinas.
“Kesempatan jabatan terbuka bagi semua pihak berdasarkan kinerja dan dedikasi,” tegas Sibral dalam poin penegasannya.
Ia juga mengingatkan pentingnya introspeksi diri dan menjaga kekompakan internal birokrasi. ASN diharapkan berkontribusi nyata bagi masyarakat terdampak bencana, bukan sebaliknya menjadi penghambat pelayanan publik.
Realisasi anggaran juga menjadi sorotan tajam. Sibral menuntut penyerapan anggaran berjalan cepat, tepat, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, sistem pelaporan apel pagi kini diperketat sebagai bagian dari pengawasan disiplin aparatur.
Langkah tegas ini diambil menyusul adanya laporan mengenai oknum ASN yang diduga sering menghabiskan waktu di warung kopi pada jam kerja, alih-alih berada di kantor untuk melayani masyarakat.
Menutup arahannya, Sibral mengajak seluruh aparatur untuk bertransformasi menuju budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.
“Awali hari dengan disiplin, bekerja dengan hati, dan layani masyarakat dengan sepenuh dedikasi demi Pidie Jaya yang maju dan melayani,” pungkasnya.
Sikap tegas Bupati ini kini menjadi pusat perhatian publik. Masyarakat menaruh harapan besar agar reformasi birokrasi ini mampu mempercepat pemulihan daerah, khususnya dalam penanganan dampak bencana yang masih berlangsung. (pang)
