Oleh: Tarmidinsyah
Penulis dan Pemerhati Politik serta Tata Kelola Pemerintahan Aceh
Setelah polemik komunikasi politik terkait kritik publik, persoalan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kini memperlihatkan masalah yang lebih mendasar: konsistensi kebijakan.
Publik tidak hanya mendengar pernyataan, tetapi merasakan langsung dampak keputusan. Ketika kebijakan yang membatasi atau mengubah implementasi JKA muncul, itu menjadi realitas yang dihadapi masyarakat. Namun dalam waktu yang berdekatan, muncul pula pernyataan bahwa JKA harus dipertahankan.
Di sinilah letak persoalan.
Apakah ini menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan? Ataukah sejak awal memang terjadi ketidaksinkronan antara keputusan yang diambil dan narasi yang dibangun?
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, perubahan kebijakan bukanlah sesuatu yang tabu. Situasi bisa berubah, data bisa berkembang, dan kebijakan bisa disesuaikan. Namun yang menjadi ukuran utama adalah transparansi.
Perubahan tanpa penjelasan akan melahirkan kebingungan. Dan kebingungan yang terus dibiarkan akan berubah menjadi ketidakpercayaan.
Lebih jauh, persoalan ini tidak hanya menyangkut teknis kebijakan, tetapi juga menyangkut cara pemerintah memandang rakyatnya. Apakah rakyat dianggap sebagai subjek yang berhak mengetahui dan memahami arah kebijakan, atau sekadar objek yang menerima keputusan tanpa penjelasan?
JKA bukan program kecil. Ia menyangkut kebutuhan dasar masyarakat: akses terhadap layanan kesehatan. Karena itu, setiap perubahan, pembatasan, atau penyesuaian harus disampaikan secara terbuka, dengan alasan yang dapat dipahami publik.
Jika terdapat persoalan dalam data atau pengelolaan, jelaskan.
Jika ada keterbatasan anggaran, sampaikan secara jujur.
Jika ada perubahan arah, uraikan secara terbuka.
Tanpa itu semua, publik hanya akan melihat satu hal: adanya jarak antara narasi dan realitas.
Dan ketika jarak itu semakin lebar, yang tergerus bukan hanya kepercayaan, tetapi juga legitimasi kebijakan itu sendiri.
Aceh membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu menjelaskan keputusan tersebut secara jernih dan konsisten.
Karena pada akhirnya, kepercayaan publik tidak lahir dari pernyataan yang meyakinkan, tetapi dari kesesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan.
Tulisan ini merupakan bagian dari upaya mendorong ruang diskusi publik yang sehat dan berbasis argumentasi di Aceh.
