Oleh Good Fathers
Ancaman adalah bahagian dari rumus politik yang sering digunakan oleh kelompok politik dimanage untuk mendesak kalangan politik lain untuk memenuhi tujuan politik kelompok tersebut.
Anehnya ancaman yang tidak dikemas dengan ilmu politik yang mumpuni sehingga terlihat telanjang dan menggelikan dalam kacamata intetektual atau dalam ilmu politik yang normatif.
Hal ini disambut dengan politik yang lugu juga oleh pemerintah pusat yang menaungi politik negara. Pemerintah pusat juga terlihat dalam kendali politik yang tanpa platform perjuangan untuk konsepsi pembangunan rakyat Indonesia yang lebih terarah dalam politik demokrasi sebagaimana konstitusi negara sejak reformasi 1998.
Akibat kelemahan dalam pemahaman politik pusat maka keluguan politik menjadi semacam gayung bersambut antara issu politik yang dibangun oleh kelompok petualang politik daerah justru menjadi alat politik yang dieksploitasi sepanjang masa.
Tapi kebanyakan mereka yang bermain dalam dunia politik lupa bahwa issu ada yang sudah offside atau afkir atau tidak layak di jadikan issu dalam politik karena sudah terlanjur menjadi bubur.
Dalam terminology politik kalangan politisi yang normal mereka sebut sebagai issu omong kosong. Justru jika tidak dijadikan issu politik akan lebih berharga dan menjadi sejarah yang sangat berguna untuk pendidikan masyarakat tetapi ketika dieksploitasi dalam politik maka secara berlanjut maka semua prilaku politik itu menjadi hambar.
Berbicara tentang pemerdekaan wilayah adalah menjadi trend politik di beberapa daerah provinsi di Indonesia, seperti Papua, Maluku dan Aceh.
Kebiasaan pemerintah pusat dan para politisi yang mengisi jabatan publik tidak matang dalam melakukan kajian politik. Pada akhirnya mereka terseret dalam ranah politik yang sama sekali tidak berkualitas yang dimainkan oleh kelompok politik di daerah.
Ancaman pemerdekaan wilayah atas keadilan kepemimpinan pemerintah adalah issu politik yang paling rendah secara kualitas, sementara politik demokrasi yang menjamin kemerdekaan setiap warga negara di negara apa saja adalah alat politik yang berkualitas utama dalam pembangunan masyarakat global.
Lalu, apa muatan ancaman politik terhadap pusat dan bertujuan untuk apa?
Tidak lain mengklaim dukungan orang-orang di pusat kepadanya, dan membuka kran donatur kepada mereka untuk biaya hidupnya dan biaya kampanyenya bahkan untuk usahanya. Begitulah ilustrasi kehidupan petualang politik yang sesungguhnya mereka adalah demagog yang hanya memanfaatkan celah untuk mencari hidup dengan politik.
Politik kotor dimana-mana dapat dilaksanakan karena ada obyek atau masyarakat yang nyaris buta dalam memahami politik yang sesungguhnya. Mereka hanya bisa melihat politik dalam posisi tawar kekuasaan daerah, kekuasaan kelompok politiknya, uang, ancaman dan aman.
Karena kondisi negara di pusat juga tidak aman-aman benar maka pemerintah pusat cenderung melakukan konspirasi untuk menyambut kekuasaan petualang politik daerah yang memelihara politik untuk kenyamanan hidup mereka dengan memelihara keluguan masyarakat dalam politik.
Karena kacamata pusat dan daerah hampir sama dalam politik maka terjadilah "pemerasan" yang kuat bagi rakyat dimana mereka berada diantara kepentingan tersebut. Karena itulah dalam konteks kebangsaan pekerjaan politik ini tidak bisa berjalan tetapi dalam konteks politik petualang masih dapat diseret maka masyarakat daerah senantiasa dalam kerugian bernegara.
Kenapa issu politik ini bisa dimainkan dalam jangka panjang?
Tentu saja karena pemerintah tidak memiliki visi dalam membangun serta mendidik rakyat daerah, mereka hanya melihat seorang tokoh dalam hukum pasar politik. Siapa yang berpeluang dipilih rakyat daerah maka mereka akan merapat kesana. Jadi pandangan pemerintah pusat pada masyarakat daerah yang idealnya sebagaimana kader bangsa ternyata yang kita saksikan adalah sebaliknya.
Masyarakat daerah hanya menjadi anak buah pemerintah pusat, atau rakyat daerah yang secara hirakhi harus tunduk pada elemen apa saja dipusat karena tingkatan satu tingkat lebih rendah dari pemerintah pusat sendiri.
Lalu realita yang kita lihat apa yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa dalam politik di pusat terhadap kelompok politik di daerah?
Tidak lain politik pusat hanya melakukan survey untuk memperoleh hasil kelompok politik yang kuat karena dukungan rakyat yang lugu dalam politik dan sebatas ancaman kenyamanan dan bukan ancaman keamanan.
Karena itulah politik pemerintah pusat gagal mendidik warga negara yang baik di Aceh karena kepentingan politik pusat berorientasi pada sekedar suara rakyat Aceh bukan membangun masyarakat Aceh sebagaimana kemandiannya sesuai dengan status kekhususannya.
Jikapun ada rakyat daerah yang ingin diangkat untuk pejabat pusat tentu mereka hanya melihat dari kacamata partai politik bukan dengan kacamata negara dan pemikiran anak bangsanya untuk kader bangsa. Justru kacamata politik yang mereka bisa mengamankan bisnis petinggi partai politiknya, mereka tidak peduli dia memiliki kualitas dan kapasitas dalam politik demokrasi.
Para pemimpin politik pusat juga tidak akan peduli bagaimana mereka di daerah memimpin partai politiknya, apakah mendhalimi masyarakat atau membunuh karir masyarakat lainnya untuk kepentingan pribadinya. Kemudian mereka menjadi orang yang sebatas dipercaya oleh masyarakat yang mencari rizki dengan menjilatnya. Karena yang orang tersebut adalah kepercayaan para politisi pusat.
Beginilah kondisi politik kita sejak dulu hingga sekarang ini, padahal otonomi daerah dan politik demokrasi sudah berlangsung puluhan tahun di negara kita. Karena itu juga issue ancaman merdeka dari daerah menjadi alat politik yang sangat kuat untuk berkonspirasi dengan politik di pusat untuk sebatas memenangkan calon presiden dan calon gubernur.
Produk politiknya apa? Jawabannya Merdeka. Padahal jika dipahami dengan benar maka merdeka adalah tuntutan semua warga negara di dunia tidak kecuali warga Indonesia. Tetapi karena salah memaknainya maka merdeka menjadi momok yang menakutkan dalam politik Indonesia. Apa dampaknya?
Tentu saja pada akhirnya kata merdeka menjadi komoditas yang berharga bagi petualang politik di daerah dan menjadikan masyarakat tersandera sebagai obyek yang empuk dalam jualan politik di negara kita Republik Indonesia yang pernah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda.
