ACEH UTARA – Pembangunan sejumlah proyek di Kabupaten Aceh Utara diduga sarat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hal itu terlihat dari banyaknya pembangunan yang diprioritaskan di lokasi bersifat kepentingan kelompok dan daerah – daerah pemenang Bupati Muhammad Thaib.
Salah satu contoh pembangunan jalan di Gampong Bayi dan Gampong Hagu Kecamatan Tanah Luas, pembangunan jalan tersebut tidak berdampak banyak bagi masyarakat, karena jalan yang dibangun tersebut aksesnya kehutan rimba.
Sedangkan jalan yang menghubungkan antar kecamatan di biarkan rusak parah, hingga saat ini belum ada niat pemerintah daerah untuk memperbaikinya hal itu terlihat hingga saat ini belum diperbaiki.
Salah satu contoh jalan di Gampong Rangkileng Tumpok Tungku, Kecamatan Murah Mulia, Aceh Utara, jalan tersebut sudah bertahun-tahun belum di perbaiki, padahal jalan itu sentra utama yang menghubungkan enam kecamatan.
Salah seorang warga Gampong Buringin, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, Rafsanjani, Sabtu (5/7/2021) mengatakan, pembangunan jalan di Gampong Rangkileng Tumpok Tungku yang menghubungkan enam kecamatan rusak parah untuk segera diperbaiki.
“Kami mengharapkan kepada Bupati Muhammad Thaib untuk segara memperbaiki jalan utama Murah Mulia. Kemudian kami mengharapkan kepada Bupati untuk tidak memilih-milih pembangunan di lokasi-lokasi tertentu dan jangan membagun proyek di daerah-daerah pemenangannya,” ucapnya
Kemudian ia mengatakan, masyarakat yang mengakses jalan tersebut yaitu Kecamatan Nibong, Kecamatan Simpang Kramat, Aron, Tanah Luas, Payabakong, Matangkuli.
“Saya melihat pembangunan proyek di Kabupaten Aceh Utara ada indikasi KKN, karena lokasi pembangunannya pilih kasih. Persoalan jelas terlihat, seperti pembangunan jalan di Gampong Bayi dan Gampong Hagu Kecamatan Tanah Luas, pembangunan jalan tersebut tidak berdampak banyak bagi masyarakat, karena jalan yang dibangun tersebut aksesnya kehutan rimba,” paparnya.
Dirinya juga menyebutkan, pemerintah Aceh Utara membangun sebuah proyek di pelosok-pelosok desa. Masyarakat patut menaruh curiga dengan proyek pembangunan tersebut terhadap kualitas dan kuantitasnya.
“Kita mengharapkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut proyek-proyek yang di bagun di daerah pedalaman Aceh Utara. Karena proyek-proyek yang di bangun di pedalam itu tidak terpantau luas oleh masyarakat pintar,” harapnya. (RF)
