Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, Mohan Dinata mengatakan bahwa ini kegagalan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menyejahterakan masyarakat Pidie, ini kezaliman yang harus dilawan.
"Gampong adalah satuan pemerintah terkecil, mereka dihadapkan langsung tiap permasalahan masyarakat, jadi janganlah pemerintah menzalimi mereka," ujar Mohan Dinata.
Sebelumnya, Pemerintah Pidie selalu menjadikan PAD sebagai alasan utama, tetapi tahun 2021 ini Siltap perangkat gampong turun sedangkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) menanjak tajam hingga 80 persen.
Ia melanjutkan, tidak dilibatkannya APDESI dalam membahas nasib aparatur gampong merupakan perilaku jahat dari pemerintah. Bagaimana mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membangun Indonesia dari desa.
"Kesejahteraan perangkat gampong tak pernah diperhatikan, seperti ada upaya pemerintah Pidie 'memberikan' jerat korupsi kepada aparatur gampong karena Siltap tidak mencukupi. Kami menentang keputusan itu." tutupnya.(rilis).
