Cegah Banjir, Karang Taruna Aceh Utara Minta Pemerintah Pusat Bangun Tanggul dan Normalisasi Krueng Keureutoe


Rabu, 18 Desember 2019 - 15.26 WIB


Lhoksukon – Kabupaten Aceh Utara setiap tahun dilanda banjir di musim penghujan, terutama di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureutoe, dampaknya infrastruktur pertanian juga rusak.


Ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Utara Sarjani, ST, meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pembangunan Tanggul dan Normalisasi Krueng Keureutoe Aceh Utara untuk mencegah banjir yang terus berulang kali terjadi.


Selain itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Utara Sarjani, ST, juga meminta Kementerian Pertanian untuk membangun infrastruktur pengairan di Kabupaten Aceh Utara yang rusak akibat banjir.


Hal tersebut disampaikan Sarjani saat mendampingi Wakil Bupati dan DPRK Aceh Utara menyalurkan bantuan masa panik untuk korban banjir yang merendam 20 Gampong dalam kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, Selasa 17/12/2019.


Ini persoalan klasik, banjir sudah berulang kali terjadi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureutoe. Asal intensitas dan curah hujan tinggi di daerah hulu di dataran tinggi Bener Meriah, pasti di daerah hulu Keureutoe akan terjadi luapan. Jadi kita minta pemerintah untuk melakukan normalisasi agar persoalan ini bisa teratasi,” jelas Sarjani.


Sarjani, melanjutkan, Pemerintah Pusat harus memberi perhatian khusus terhadap Kabupaten Aceh Utara. Pasalnya, Aceh Utara yang pernah jaya dengan lumbung gasnya itu, merupakan penghasil devisa terbesar di Indonesia, meski sekarang daerah bekas petro dolar tersebut sudah menjadi salah satu daerah termiskin di Aceh, ujarnya.


Dulu kekayaan dan hasil alamnya dikerok untuk membangun negara, sekarang sudah sewajarnya ada perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Utara. Negara harus hadir dalam upaya pencegahan banjir yang terus berulang terjadi di sana,” harap Sarjani.


Selain itu, kata Sarjani, Proyek Nasional di Aceh Utara juga harus digenjot dan diselesaikan tepat waktu, seperti proyek waduk Keureutoe. Kalau proyek multi years tersebut selesai, maka persoalan banjir bisa teratasi, dan pengairan ke lahan pertanian warga bisa tercukupi.


Aceh Utara ini kan lumbung pertanian. Setiap tahun hasil pertanian bisa surplus kalau lahan pertanian tidak terendam banjir. Jadi untuk mendukung program nasional swasembada pangan, maka, kita minta proyek waduk Keureutoe bisa diselesaikan tepat waktu, dan DAS Krueng Keureutoe bisa dinormalisasi dan dibangun Tanggul untuk mencegah banjir,” lanjut Sarjani.


Alumni Teknik Mesin Unimal  ini menambahkan, sekitar 9.000 hektar sawah di Aceh Utara belum bisa digarap maksimal karena tidak adanya jaringan irigasi. Ada yang hanya digarap setahun sekali. Bahkan sebagiannya tak bisa dimanfaatkan sama sekali karena areal sawah tersebut belum memiliki atau tak teraliri irigasi.



Kementerian Pertanian harus memperhatikan ini, ada sekitar 7.000 hektar sawah di 16 kecamatan di Aceh Utara yang kerap terendam banjir setiap tahun. Infrastruktur petanian seperti irigasi, alat mesin pertanian (alsintan) tidak sebanding dengan luas lahan yang mencapai 75.000 hektar,” harap Sarjani(Red)
Bagikan:
KOMENTAR