"Komentar pedas ini diucapkan Kausar yang belum pernah kita dengar keluar dari mulut wakil rakyat manapun sepanjang perkembangan sejarah parlemen Indonesia bahkan dunia dalam kapasistas dewan yang menjalankan fungsinya," demikian tegas Polem dalam siaran persnya yang diterima KabarSATU.info, Senin (22/7/2019).
Dalam diskusi politik di internal Forkab, sosok Kausar, kata Polem, dinilai merupakan intelektual muda yang cukup potensial menjadi pemimpin bangsa ke depan, mengingat kiprahnya semasa aktivis kemahasiswan dikenal cukup postif dan merupakan seorang Intelektual terdidik jebolan kampus keagamaan IAIN Ar Raniry semasanya.
Seharusnya, tambah Polem kehadiran Kausar selaku wakil rakyat bisa memberikan contoh bangaimana idealnya seorang aktivis terdidik menjalankan fungsi kontrolnya dalam bindang pengawasan, budgeting, dan pembuatan regulasi (qanun) tanpa dengan sikap menghardik TAPA dan SKPA dengan narasi Anjing.
Polem sangat sepakat dengan kritikan Ketua PDI P yang menilai statement Kausar sangat tidak beretika dan tidak patut atau sangat terlalu Offeside. Apapun bentuk kemarahan dan kekesalan terhadap tim TAPA dan SKPA seharusnya Kausar sebagai wakil rakyat dengan partai kolasisi yang dominan di KAB memiliki otoritas untuk memanggil dan mempertanyakan atau apabila merasa perlu dilakukan pembentukan pansus dalam menjalankan tupoksi pengawasannya.
"Jangan malah terkesan menunjukan jiwa keangkuhan dan kesombongannya yang cenderung pada penggunaaan otot dibandingkan otak. Ini rezim sudah berubah dan masyarakat sudah cerdas dan terdidik," tandas Polem, seraya mengajak elemen menjalankan tugas dan fungsi sesuai tupoksi masing-masing dalam berkontribusi buat kemajuan Aceh.
Menurut Polem, terkait dengan potensi anggaran Rp 2 T dana hibah dan bansos 2019 yang juga masuk Pokir (Pokok Pikiran) anggota Dewan sebagaimana disebutkan Kausar yang kemungkinan besar terjadi SILPA. Hal itu tidak bisa dilimbahkan kesalahan kepada pihak pemerintahan semata. Kerena pengesahan APBA untuk tahun anggaran 2019 yang lalu merupakan hasil kesepakatan esekutif dan legislatife.
Artinya sebagaimana yang disampaikan Karimun bukankah peran DPRA yang mengesahkan semua program perencanaan pembangunan Aceh.
Sebagaimana Karimun Usman yang selaku Ketua PDIP Aceh yang mempertanyakan dimana fungsi kerja anggota dewan sewaktu menyusun APBA 2019? Kenapa diam tidak bereaksi, dan kenapa saat disahkan kalau tidak sesuai program dan perencanaan tidak dikritisi?.
Ditambahkan Polem, tidak mungkin tim TAPA dan SKPA mengesekusi suatu mata anggaran Negara jika tidak didasarkan pada aturan main dan regulasi yang ada. Jadi, dirinya mempertanyakan motif kritikan Kausar terhadap anggaran yang berpotensi terjadi SILPA tahun 2019 ini. Kenapa terkesan terusik sekali dengan kineja tim TAPA dan SKPA? Apa karena porkir berpotensi lenyap ditelan bumi akibat benturan dengan aturan main atau regulasi yang ada. Jangan coba-coba bermain-main dengan uang Negara, kerena itu potensial bermasalah dikemudian hari dan salah melangkah bisa menyebatkan esekutif dan legislative masuk bui dan digelapkan ke dalam sel.
Oleh karenanya, Polem meminta dan menasehati Kausar selaku anak muda yang dinilai cukup potensial untuk bisa menjadi pemimpin muda Aceh ke depannya dengan segera meminta maaf dan memperbaiki atas kesalahan yang terlanjur dibuatnya. Menurut Polem, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu mengakui kesalahannya dan bertantunggajawab atas sikap offside dirinya yang terlanjur diucapkannya itu, kerena dirinya menduga itu potensial masuk jeratan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik.
"Untuk itu mari kita untuk bersikap legowo dan saling untuk melakukan intropeksi diri masing-masing antara Wakil Rakyat dan tim TAPA/SKPA atas kinerjanya yang masih dinalai cukup lemah," pungkas Polem Muda Ahmad Yani.(ril)
