Anggaran Mobil Operasional BRA Rp17,8 Miliar Tuai Kritik Tajam dari Korban Konflik
Aceh Utara - Kebijakan penganggaran pengadaan mobil operasional oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai Rp 17,8 miliar dalam APBA tahun 2026 menuai sorotan tajam. Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA (FK3T-SP.KKA) menilai langkah tersebut tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat Aceh di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
Koordinator FK3T-SP.KKA, Murtala, mempertanyakan urgensi pengadaan kenderaan operasional baru bagi BRA Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.
Menurutnya, alokasi anggaran sebesar itu seharusnya dapat diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama menyangkut kesejahteraan Masyarakat korban konflik Aceh.
Di Tengah kondisi efisiensi anggaran dan banyaknya persoalan sosial yang masih dihadapi Masyarakat, pengadaan mobil operasional BRA senilai Rp. 17,8 miliar dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Murtala kepada awak media, Kamis (14/5/2026).
Ia menyebutkan, selama puluhan tahun BRA Kabupaten/Kota telah menjalankan aktivitasnya tanpa kenderaan operasional khusus, namun roda organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Faktanya, jelas Murtala, BRA Kabupaten/Kota sudah lama berdiri tanpa mobil operasional khusus dan tetap berjalan. Karena itu, pengadaan mobil baru saat ini dipandang belum menjadi prioritas.
FK3T-SP.KKA juga menyoroti efektivitas keberadaan BRA yang dibentuk sebagai Lembaga untuk menangani persoalan reintegrasi terutama menyangkut mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik Aceh. Namun, menurut mereka, hingga kini kiprah dan dampak nyata program BRA masih belum dirasakan secara luas oleh masyarakat korban.
“BRA dibentuk untuk menampung berbagai persoalan korban konflik Aceh. Akan tetapi, sampai hari ini masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana hasil nyata dari keberadaan Lembaga tersebut," ujar Murtala.
Atas kondisi tersebut, FK3T-SP.KKA meminta Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Aceh, untuk mengevaluasi kembali kebijakan anggaran di tubuh BRA.
Mereka berharap alokasi dana pengadaan kenderaan operasional dapat ditinjau ulang dan dialihkan pada program yang lebih menyentuh kebutuhan Masyarakat korban konflik.
“Kami meminta Gubernur Aceh untuk meninjau kembali kebijakan di BRA, agar anggaran pengadaan mobil tersebut dapat dialihkan bagi kepentingan kesejahteraan Masyarakat, khususnya korban konflik yang masih membutuhkan perhatian," tutup Murtala.(ril/sul)
