JAKARTA - Kementerian Keuangan menggelar pertemuan dengan para stakeholder. Pertemuan tersebut membahas mengenai peran strategis APBN dalam mengatasi permasalahan bangsa dan menciptakan stabilitas ekonomi.
Acara ini juga dihadiri seperti Panglima TNI AD Gatot Nurmantyo, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan pejabat kementerian/lembaga serta bos-bos BUMN.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan capaian kinerja keuangan pemerintah pada APBN 2016.
"Malam hari ini saya berikan ulasan sedikit mengenai apa itu instrumen APBN, biasanya dilihat dari berapa saya dapat anggaran, apa yang bisa dalam hal ini APBN mendukung dalam kegiatan ekonomi atau program-program dan tujuan yang semuanya penting," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/3/2017) malam.
Pertama-tama, Sri Mulyani membeberkan latar belakang bagaimana APBN menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilisasi perekonomian nasional. Pada 2016, pemerintah dengan instrumen APBN mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%.
"Ini suatu capaian yang bisa disebutkan momentum karena dalam 4 tahun berturut-turut GDP Indonesia terus alami pelemahan dan dibandingkan negara G20 atau ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 1 dekade dapat dikatakan merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi, ini menempatkan Indonesia menjadi suatu negara yang diperhitungkan sebagai potential market," tambahnya.
Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang presentasenya sekitar 90% dari PDB. Sektor tersebut juga membantu di saat perekonomian eksternal mengalami pelemahan, sehingga sektor konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Jika dilihat dari sisi produksi, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyebutkan adanya pergeseran dalam komposisi perekonomian nasional, di mana sektor tersier dan jasa masih memiliki peran yang penting, seperti telekomunikasi, jasa perdagangan, dan sektor pariwisata. Hanya saja, dengan capaian tersebut Indonesia masih sulit dalam menciptakan kesempatan pekerjaan yang sampai saat ini masih bergantung pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, kemudian sektor sekunder seperti konstruksi dan manufaktur.
Pada tahun 2016 juga ditandai adanya perbaikan atau mengembalikan reputasi dan kredibilitas dari instrumen kebijakan APBN, yaitu dengan melakukan penyesuaian dari sisi target penerimaan perpajakan kita menjadi realistis.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah memang perlu melakukan penyesuaian dari target penerimaan agar di dalam pengelolaan ekonomi tidak dihantui oleh pertanyaan apakah instrumen pemerintah ini bisa sustainable atau tidak.
"Saya pada malam ini ingin ucapkan terimakasih kepada stakeholder yang sangat terpengaruh oleh kebijakan itu mengembalikan reputasi APBN artinya mengembalikan estimasi proyeksi penerimaan yang kebetulan lebih rendah dan kami minta banyak pengeluaran negara di kurangi dan saya tahu stakeholder yang hadir malam ini adalah stakeholder yang ikut berkontribusi untuk kembalikan kredibilitas APBN," ujarnya.
"Kita perlu untuk menjaga ini bukan kita tidak ingin membelanjakan uang namun kita perlu membelanjakan secara cermat dan baik," sambungnya.
Dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah sepanjang 2016 juga mampu menjaga defisit anggaran di bawah 2,5% serta pemangkasan anggaran juga dilakukan secara cerdas yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi 5,02%.
Sri Mulyani mengungkapkan, capaian sepanjang 2016 pemerintah telah menyelesaikan 2.529 km jalan baik baru maupun rekonstruksi, 3 bandara baru, 37 bendungan baru, 850 hektar drainase, 10,6 km jembatan, 33 km jalur kereta api baru, 1.025 irigasi, serta 1.111,3 ribu unit rusun dan ruma khusus.
Penyerapan anggaran di sektor pangan mencapai 84% dan output disesuaikan skala prioritas. Dengan output sangat nyata dengan membangun 37 bendungan baru, 3,7 juta hektar area tanaman padi, jagung, kedelai, 4.500 ekor sapi indukan, bangun tanam tekno pertanian 1.025 irigasi primer dan sekunder. Serta 442,15 hektar irigasi tersier, adapun 148,8 ribu unit alat mesin pertanian dan 4 common size pertanian dan 1.218 toko tani Indonesia.
Dalam APBN 2016 juga pemerintah memfokuskan pengalokasian pada sektor pendidikan, di mana 20% APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Dengan anggaran tersebut dapat direalisasikan 89% dari total anggaran disediakan.
Sedangkan yang dicapai adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah berhasil diterima 20,7 juta siswa, 324 ribu masyarakat mendapatkan beasiswa bidik misi, BOS kepada 8 juta, pembangunan 28,4 ribu ruang kelas baru, tunjangan untuk 823 ribu guru, beasiswa S2 dan S3 untuk 1.397 dosen.
Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran 5% dari APBN. Dengan hasilnya adalah pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 91,1 juta penerima, ini tahap pertama untuk memotong siklus pemotongan.
Adapun, dengan alokasi 5% anggaran kesehatan dari total APBN, pemerintah berhasil mengeleminasi malaria di 247 kabupaten dan kota.
"Saya waktu di World Bank saya tahu Bill Gates Foundation sangat perhatikan Malaria di Indonesia 2016 telah eliminasi 247 kabupaten ini hampir seluruh benua Afrika bisa kita katakan ke Bill Gates bisa belajar dengan kita di sektor ini," jelasnya.
Selanjutnya, pada 2016 juga pemerintah berhasil memberikan imunisasi 80,7% kabupaten/kota, tingkat kelaparan turun ke 26,1%, imunisasi dasar lengkap kepada 4 juta bayi serta kesediaan vaksin dan obat di puskesmas yang mencapai 41%.
Tidak hanya itu, pada 2016 juga pemerintah memastikan bantuan sosial terserap 20,9% dan menciptakan 5,29 keluarga penerima Program Keluarga Harapan. Selanjutnya, pemerintah juga meningkatkan peran BUMN dengan memberikan PMN pada 2016 sebesar Rp 50,5 triliun yang pencairannya efektif pada akhir tahun ini.
"Tahun 2015 kami berikan PMN sebesar Rp 64,5 triliun yang sampai hari ini belum seluruhnya tergunakan. Maka dari itu kita harus optimalkan seluruh rupiah yang dialokasikan untuk perbaiki kondisi masyarakat dan ekonomi Indonesia," tandasnya. [detik]
