Survey Poltracking: Mayoritas publik dukung pembatasan medsos anak
Jakarta - Survei nasional Poltracking Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung upaya pembatasan akses media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun, yang dinilai menjadi modal sosial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi, sebanyak 77,4 persen responden menyatakan setuju terhadap pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, sedangkan 13,6 persen responden menyatakan tidak setuju dan sisanya tidak memberikan jawaban.
Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam pemaparan hasil survei bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis diikuti daring di Jakarta, Jumat mengatakan tingginya tingkat persetujuan publik menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dari berbagai risiko di ruang digital.
"Kemudian kita dalami juga soal pembatasan media sosial untuk anak usia di bawah 16 tahun, 77,4 persen publik setuju sementara yang tidak setuju hanya di angka 13,6 persen," kata Masduri.
Menurut Poltracking, temuan tersebut menjadi salah satu isu strategis yang memperoleh dukungan publik paling tinggi dalam survei.
Dukungan masif ini dinilai sejalan dan secara langsung mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang saat ini tengah gencar menyusun kebijakan dan regulasi terkait pelindungan anak di ekosistem digital.
Masyarakat menginginkan adanya langkah konkret dari Komdigi untuk memitigasi dampak negatif media sosial, mulai dari paparan konten berisiko hingga ancaman keamanan siber pada anak.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti Poltracking Indonesia Ahmad Ziaul Fitrauddin menilai dukungan publik terhadap pembatasan media sosial bagi anak dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola ruang digital, termasuk mengantisipasi perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
"Selain soal kebijakan tentang pembatasan internet untuk anak di bawah 16 tahun itu diapresiasi publik, nah AI ini perlu diperhatikan pemerintah," kata dia.
Poltracking menilai tingginya dukungan masyarakat terhadap pembatasan media sosial bagi anak menunjukkan adanya ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang berorientasi pada perlindungan anak sekaligus memperkuat keamanan digital di Indonesia.
Sumber: Antara
Foto: Antara
