Pemkab Pidie Jaya mempercepat langkah pemulihan pascabanjir
PIDIE JAYA – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempercepat langkah pemulihan pascabanjir dengan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak lebih agresif, terukur, dan terkoordinasi. Di tengah masih besarnya kerusakan rumah, infrastruktur, hingga fasilitas dasar, pemerintah daerah juga meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar proses rehabilitasi tidak berjalan lambat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, S.KP., M.PH, saat menerima audiensi Tim Satuan Tugas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) yang dipimpin Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd di Ruang Rapat Setdakab Pidie Jaya.
Pertemuan yang dihadiri para kepala OPD strategis itu membahas percepatan penanganan pascabanjir, mulai dari perbaikan rumah warga, jalan dan jembatan, pembersihan endapan lumpur, penyediaan air bersih, hingga pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan.
"Kehadiran pemerintah pusat harus kita manfaatkan untuk menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai kita lalai, karena ini menyangkut percepatan pemulihan kehidupan warga. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri, semuanya harus bergerak bersama," tegas Munawar.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Satgas PRRP, Imran, mengingatkan bahwa kerusakan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan paling mendesak. Jalan-jalan lingkungan di kawasan terdampak masih dipenuhi sedimentasi lumpur yang mempercepat kerusakan, sementara sejumlah jembatan mengalami kerusakan serius pada bagian pondasi, pengikat, hingga struktur penyangga.
Menurutnya, seluruh persoalan tersebut harus menjadi agenda utama yang dibawa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam setiap pembahasan dengan kementerian di Jakarta agar memperoleh dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi secara maksimal.
"Saya minta semua unsur bergerak cepat, jangan menunggu, jangan saling melempar tanggung jawab," ujar Imran.
Data yang dipaparkan dalam rapat memperlihatkan besarnya pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Pemerintah mencatat sebanyak 20.187 rumah mengalami kerusakan akibat bencana, terdiri atas 13.187 rumah rusak ringan, 3.921 rusak sedang, dan 3.069 rusak berat.
Untuk penanganan sementara, telah dibangun 1.342 unit hunian sementara (huntara) dan 1.324 unit sudah dihuni masyarakat. Selain itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan kepada 1.431 kepala keluarga, sementara 389 keluarga lainnya masih dalam proses pencairan.
Di sisi lain, Pemkab Pidie Jaya juga mengusulkan pembangunan 5.971 unit hunian tetap (huntap) Tahap II, yang terdiri atas 3.645 rumah rusak sedang dan 2.326 rumah rusak berat melalui skema pembangunan mandiri maupun insitu.
Kebutuhan air bersih juga masih menjadi tantangan besar. Dari total usulan 155 titik sumur bor, baru 38 titik dibangun oleh BNPB dan 14 titik oleh Kementerian PUPR/BPBRKA. Artinya, masih terdapat 103 titik yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Selain percepatan pembangunan fisik, Imran juga menyoroti pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat. Ia meminta seluruh progres pemulihan dipublikasikan secara masif agar masyarakat mengetahui bahwa proses rehabilitasi terus berjalan.
Menurutnya, publikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah.
"Yang sudah dikerjakan harus ditampilkan, yang belum selesai harus dijelaskan apa kendalanya. Pemerintah tidak boleh kalah oleh narasi negatif. Jawabannya bukan berdebat, tapi tunjukkan kerja nyata, data yang benar, dan progres yang terukur," tegasnya.
Rapat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tengah mendorong percepatan rehabilitasi pascabencana secara menyeluruh, dengan harapan dukungan pemerintah pusat segera terealisasi sehingga ribuan warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.(Pangwa)
