LHOKSUKON - Bencana banjir yang melanda Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, telah memberikan dampak serius terhadap sektor pendidikan. Sedikitnya 9 sekolah di Matangkuli mengalami kerusakan ringan dan berat hingga hilangnya perlengkapan belajar peserta didik.
Ironisnya, hingga hampir dua bulan pasca banjir, proses pemulihan pendidikan belum berjalan secara maksimal. Keterlambatan pencairan dana pendidikan masih terus berlarut-larut, sementara sekolah dan peserta didik dipaksa bertahan dalam kondisi serba terbatas. Situasi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan hak dasar peserta didik.
Lumbung Informasi Mahasiswa Matangkuli (LIMA) mendesak Kemendikbudristek untuk segera melakukan percepatan pencairan dana pendidikan pasca banjir berdasarkan data kerusakan dan kebutuhan riil di Kecamatan Matangkuli.
LIMA juga meminta agar data yang telah dihimpun oleh sekolah dan pemerintah daerah seharusnya menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan agar pemulihan pendidikan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
"Keterlambatan penanganan pendidikan pasca bencana tidak dapat terus ditoleransi. Pendidikan merupakan layanan dasar yang wajib dipulihkan segera, karena setiap penundaan berarti mengorbankan masa depan peserta didik di daerah terdampak," demikian dikatakan Faddal, Ketua LIMA kepada KabarSATU.Info, Senin (2/2/2026).
Faddhal yang juga akrab disapa Agam menegaskan bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa dan tidak boleh terhenti akibat bencana. Selanjutnya ia juga menyampaikan bahwa Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi, termasuk bagi anak-anak di wilayah yang terdampak banjir seperti Matangkuli.
Faddal juga menuntut adanya komitmen yang nyata dari pemerintah "Kami menuntut adanya komitmen nyata, transparansi, serta langkah konkret dari Kemendikbudristek untuk segera merealisasikan pencairan dana pendidikan pasca banjir. Pemulihan pendidikan yang cepat dan berpihak pada korban bencana adalah bagian penting dari tanggung jawab negara terhadap masa depan generasi bangsa." (KS/Az/Sul)
