Lhoksukon - Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Utara, Muhridho M.Pd, menyampaikan klarifikasi atas isu miring yang menyasar dirinya.
Tudingan menyasar bahwa ia membuka lapak bisnis dengan menjual PIN tanda pengenal kepada PNS Disdikbud. Justeru itu, ia membantah dan mengklarifikasi terkait tudingan tersebut yang membuatnya kaget karena dituding 'lapak bisnis' menjual atribut.
"Salah betul kalau saya dituding memperkaya diri dengan lapak bisnis menjual atribut berupa PIN tanda pengenal PNS. Soal harga masih dalam pembahasan dan menunggu kesepakatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)," jelas Muhridho kepada KabarSATU.Info, Jum'at (06/08/2021).
lanjut Muhridho, wacana itu setelah pihaknya kedatangan Ombudsman Aceh untuk memeriksa kedisiplinan dan kerapian kantor Disdikbud termasuk PNS. "Jadi, ada poin-poin yang wajib dipenuhi terutama pegawai yang dibawah Pemerintah harus memakai atribut lengkap seperti Id Card dan PIN," imbuh Muhridho.
Menyoal atribut lengkap berupa PIN tanda pengenal PNS, Muhridho menjelaskan bahwa pihaknya hingga saat ini masih evaluasi kembali. PIN yang dimaksud juga belum dikerjakan, dan para PNS juga belum satupun menyiapkan nama masing-masing.
"Maka dalam hal ini saya jelaskan bahwa PIN yang dimaksud belum satupun dikerjakan, dan ini masih wacana karena kami masih evaluasi kembali untuk hal itu, kecuali yang Id Card itu memang sudah selesai," tegas Muhridho.
Dalam hal ini pula kata Muhridho, memang tidak ada perintah secara tertulis oleh Ombudsman, akan tetapi pihaknya ingin tampil dengan lengkap. "Karena kita ingin membuat wajah Dinas Pendidikan itu lebih tampil prima ingin performa yang lebih bagus," tukas Muhridho.
Hal senada disampaikan Ketua K3S Lhoksukon, Nuzul Taqwa, S.Pd kepada KabarSATU.Info. Dijelaskannya, bahwa itu masih dalam rencana atau masih dalam pembahasan dengan para ASN di lingkungan Disdikbud.
"Ini masih rencana. Belum ada pengutipan apapun," pungkasnya.(SA)
