JAKARTA,- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan sekitar 950.000 orang pada Februari 2021.
"Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun. Pada Agustus 2020, akibat pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan jumlah pengangguran sebanyak 950.000," kata Ida, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Raker yang juga dihadiri Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani tersebut, dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esthelita Runtuwene.
Agenda yang dibahas dalam raker tersebut diantaranya evaluasi link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, Pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan, khususnya pada masa Pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ida memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021 berjumlah 205,36 juta.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja, dengan rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus pengangguran terbuka. Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen).
Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen) dan diploma (6,61 persen). Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen.
"Kami telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, melalui transformasi balai latihan kerja (BLK, Red) dan link and match ketenagakerjaan," kata Menaker.
Dia menjelaskan, dua kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024, yaitu yang pertama transformasi BLK dengan arah kebijakan yang mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi.
Nantinya Balai Pelatihan Vokasi menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.
“Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BLK. Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," ungkap Ida.
Kebijakan yang kedua, lanjut Menaker, yaitu Link and Match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.
“Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DuDi)," kata Ida.
Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Sumber : iNews.id
