Gugatan itu muncul setelah polisi tak kunjung memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait deklarasi 2019GantiPresiden yang akan mereka gelar di Banyuwangi.
"Senin kita ajukan ke PN Banyuwangi. Karena sampai saat ini kami belum menerima STTP aksi kami. Yang kami gugat Kapolres Banyuwangi, Kapolda Jatim dan Kapolri," ujar Amrullah, panitia penyelenggara Deklarasi 2019GantiPresiden kepada detikcom, Minggu (2/9/2018).
"Ini serempak se-Indonesia menolak kami melakukan deklarasi. Kami ini bukan pro Jokowi dan Prabowo. Ini nonparpol kegiatan kami ini," tambahnya.
Dijelaskan Amrullah, aksi deklarasi 2019Ganti Presiden merupakan aspirasi masyarakat yang tak melanggar hukum. Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 tentang kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat, baik lisan dan tulisan.
"Siapapun yang berpendapat dilindungi undang-undang. Di sana ada turunannya nomer 9 tahun 1999 menyampaikan pendapat di muka umum karena hak asasi manusia juga. Polisi jangan hanya diancam preman seperti itu tidak mau mengeluarkan surat itu," tegasnya.
Ditambahnya Amrullah, itu menunjukkan adanya kemunduran demokrasi dan hukum di Indonesia, sebab tugas kepolisian hanyalah mengamankan aksi. "Banyak yang menolak tapi banyak juga yang mendukung. Yang menolak monggo menggelar aksi yang sama," pungkasnya.
Sementara itu, rencana gugatan terhadap aparat kepolisian ditanggapi dingin oleh Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman. Ia pun menegaskan pihaknya tidak akan memberikan surat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk deklarasi 2019GantiPresiden.
"Saya tidak takut kalau digugat. Sampek matek (sampai mati, red) ndak takut saya. Kenapa tidak kami beri izin itu jelas. Calon presiden itu ada dua. Dia pakai ganti presiden itu maksudnya apa? Itu makanya saya tolak," ujar Donny secara terpisah.
Menurut Donny, alasan tak dikeluarkannya STTP ini karena polisi bertugas menjaga kondusifitas Banyuwangi. Pihaknya juga tak ingin ada perpecahan antarmasyarakat, termasuk menjaga stabilitas investasi di Banyuwangi.
"Alasan kami ini sudah sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2017 pasal 5. Kami tak main-main jika aksi tersebut tetap dilaksanakan. Saya ndak ada urusan. Jika tetap nekat ya tak tabrak mereka itu," pungkasnya.
Sumber: Detik
