 |
| Net |
"DPD itu tidak jelas jenis kelaminnya apakah dia lembaga legislatif atau LSM yang digaji negara," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris di hotel Haris Suites FX Sudirman, Jakarta, Minggu, (20/5).
Ia juga menilai, DPD yang dahulu bernama Utusan Daerah itu perlu dikroscek ulang secara kelembagaan. Pasalnya, anggaran lembaga ini yang mencapai Rp 1 triliun itu semakin memperburuk citra lembaga demokrasi kita saat ini.
"Kinerjanya dipertanyakan dan tak kunjung lebih baik," tegasnya.
Konsep DPD berangkat dari sistem senator di Amerika Serikat atau negara-negara federal lainnya. Sehingga hal ini membuat Indonesia sebagai negara kesatuan semakin ambigu.
"Ini konsep yang tidak konsisten. Pasca reformasi banyak inkonsistensi yang kita lakukan," pungkasnya.
Sumber: rmol
