BANDA ACEH - Terkait dengan pembantaian etnis Muslim Rohingya oleh penguasa Myanmar yang terus berlangsung, dan sudah menimbulkan keresahan sosial warga Indonesia, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) menyampaikan kepada segenap orang-orang yang menduduki jabatan besar dan berwenang sebagai pengambil keputusan agar tidak sekedar menunjukkan prihatin dan berkeluh kesah.
Demikian disampaikan Ketum Partai GRAM, Tarmidinsyah Abubakar, kepada KabarSATU.info, Selasa 5 September 2017.
Menurutnya, berbicara dengan mata tertuju pada simpati rakyat untuk sebatas memperoleh dukungan politik untuk pemilihan pada pemilu berikutnya. Sudah seharusnya mereka melakukan sesuatu secara substantif untuk membantu menangani penghentian pembunuhan-pembunuhan sadis di Myanmar.
Menengahi permasalahan yang menimpa Myanmar, lanjutnya, dibutuhkan mediator minimal untuk menghentikan aksi pembunuhan dan penyiksaan rakyat sipil tak berdosa dan kesempatan Indonesia sangat terbuka sebagai negara Muslim terbesar di Asean.
"Kalau pejabat yang memiliki wewenang mengambil tindakan tidak mampu berbuat dan hanya berkeluh kesah, berteriak sekedar memperlihatkan prihatin maka wajarlah ketika rakyat bereaksi dan melakukan aksi-aksi anarkis," ujar yang akrab disapa Bang Edo.
Meskipun tragedi ini terjadi di negeri lain tetapi reaksi masyarakat muslim Indonesia sangat terasa dan telah menimbulkan keresahan warga Indonesia.
Karena keresahan tersebut maka sudah sewajarnya pemerintah Indonesia disemua tingkatan mengambil aksi-aksi yang menjanjikan pengambilan keputusan cepat pemerintah Republik Indonesia. Misalnya, tambah dia, di level Gubernur Aceh yang dominan Muslim di Indonesia perlu bertindak sebagai inisiator yang mengkordinasikan seluruh Gubernur untuk mengadakan pertemuan dengan presiden dan mendesak presiden mengambil keputusan untuk menghentikan kematian-kematian warga muslim di Myanmar.
Atau jika masalah hanya dianggap sebagai perang dan perebutan kekuasaan maka pemerintah harus mampu menekan pemerintah Myanmar agar tidak mengorbankan rakyat sipil dan melakukan tindakan dalam perspektif kemanusiaan tanpa memandang perbedaan agama.
Indonesia dapat menjadi tauladan bagi negara-nagara yang dilanda persengketaan perbedaan agama karena Indonesia dapat hidup secara toleran dengan lima agama. Dengan modal ini maka Indonesia adalah sangat pantas menjadi mediator yang menengahi konflik di Myanmar.
Menurutnya, Aceh juga merupakan salah satu provinsi yang pantas bertindak karena masyarakat Aceh sebahagian besar adalah muslim dan berjuluk serambi mekkah dan dalih yang cukup pantas karena pembunuhan terhadap muslim Myanmar telah menimbulkan keresahan sosial yang menyeluruh.
"Jadi menurut saya sudah tidak wajar kepala daerah atau kepala negara melakukan pembiaran dan hanya menyatakan kalimat-kalimat yang menunjukan diri hebat, menunjukkan kemampuan mengalahkan Biksu sementara tindakan yang dibutuhkan untuk membantu apapun tidak dilakukan," katanya.
Semoga kritik ini dapat membangkitkan stakeholders Aceh dan Indonesia untuk bergegas menangani keresahan sosial tentang Rohingya. [Azhar]
