PIDIE JAYA - Terkait isu hangat beredarnya kabar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya telah menolak atau pun mengembalikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten setempat. Pasalnya, saat ini hal tersebut menjadi buah bibir di semua kalangan di daerah itu.
Seperti disampaikan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Hasan Basri,ST.,MM, kepada wartawan, Senin (05/06/2017) kemarin, penolakan itu dikarenakan LKPJ Bupati ditemukan banyaknya data laporan yang copy paste punya LKPJ tahun lalu.
"Lkpj bupati pidie jaya tahun anggaran 2016 dewan menolak karena diragukan kebenarannya dan validitasnya, karena merupakan kopy paste dari lkpj Bupati tahun 2015, banyak isi laporan yang tidak sesuai dengan program yang seharusnya dilaporkan," sebut Hasan Basri.
Hasan Basri, menambahkan,bahwa laporan LKPJ itu akan diserahkan kembali ke pihak eksekutif guna untuk diperbaiki hingga benar.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti eksekutif setempat yang selama tiga tahun terakhir ini dinilai pihaknya tidak ada program pembangunan yang prioritas yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Sudah tiga tahun memimpin tidak ada program periotas yang dapat bermanfaat untuk masyarakat, dan tidak ada wacana sedikitpun untuk menjadi lokomotif perubahan dan inovatif," tegas Hasan Basri.
Sementara itu, Muliadi, Ketua Umum Komisariat FKIP Unigha HMI Cabang Sigli, menyayangkan dengan apabila hal itu benar terjadi seperti di katakan oleh dewan.
"Sungguh sangat di sayangkan kenapa bisa se bobrok itu LKPJ pemda tahun ini, HMI berharap SKPK harus bertanggung jawab penuh tentang permasalahan ini," sebut Muliadi.
Dia menyebutkan, LKPJ Bupati Pidie Jaya itu menyakut dengan dana publik maka itu harus benar-benar valid jangan hanya copy paste.
"Karena ini menyangkut dana publik maka jangan membuat ke gaduhan di publik, artinya jangan sampai mahasiswa dan masyarakat turun tangan ambil alih membuat parlemen jalanan," tegasnya. []
