ACEH UTARA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemenuhan gizi anak kembali menuai sorotan negatif. Hidangan yang disajikan oleh Yayasan Gizi Utama Nusantara di Gampong Matang Sijuek Barat, Kecamatan Baktiya Barat, pada Kamis (23/4/2026), diduga kuat tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari segi kualitas, porsi, maupun komposisi gizi.
Berdasarkan pantauan di lapangan, menu yang dibagikan kepada siswa hanya terdiri atas nasi putih, sepotong tahu goreng, sedikit tempe, sayur sederhana, dan buah salak. Kondisi ini memicu kemarahan wali murid yang menilai program MBG telah melenceng jauh dari tujuan utamanya untuk mencegah tengkes (stunting) dan meningkatkan kecerdasan anak.
“Ini bukan soal sederhana. Ini menyangkut hak anak. Jika kualitasnya terus seperti ini, lebih baik program ini dievaluasi secara total,” tegas salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Kritik tajam yang muncul bukan tanpa alasan. Dugaan penyajian makanan tidak layak ini dilaporkan bukan pertama kalinya terjadi. Hal tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan serta dugaan pembiaran sistematis yang berulang.
Sebagai program yang didanai oleh anggaran negara, penyelenggara wajib memenuhi standar mutu, transparansi, serta akuntabilitas. Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan dalam penyediaan makanan yang tidak layak, pihak pengelola dapat dikenakan sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif hingga ranah pidana.
Publik kini mempertanyakan peran tenaga ahli gizi dalam program tersebut. Muncul keraguan mengenai keterlibatan profesional jika hasil di lapangan jauh dari standar gizi seimbang (4 sehat 5 sempurna). Hal ini dianggap bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyentuh aspek profesionalitas dan integritas pengelola.
Dalam hal ini masyarakat menuntut tindakan nyata dan terukur dari pihak berwenang untuk mengaudit menyeluruh terhadap pengelolaan dan aliran dana MBG, evaluasi kontrak kerja sama dengan pihak pelaksana (yayasan) serta penindakan hukum yang tegas jika terbukti terjadi pelanggaran atau penyelewengan.
“Jangan jadikan anak-anak sebagai objek percobaan. Ini soal masa depan generasi, bukan sekadar proyek agar anggaran terserap,” ujar seorang warga setempat.
Kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini kini berada di titik nadir. Masyarakat menunggu keberanian pemerintah daerah, dinas terkait, serta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan ini.
Kepala SPPG MBG, Jannatunnain, SE.,M.S.M saat dikonfirmasi media ini membantah tuduhan menu MBG yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai standar gizi nasional.
"Itu informasi bohong, kami selalu ikan dan daging dalam menu yang kami sajikan. Selama ini MBG kami tidak ada masalah," ujarnya.(red)
