Lhokseumawe - Ketua Lembaga Adat Makmue Berusare Energi Samudra Pase (AMBESP) Mahmuddin yang biasa disapa Din Pang Teungoh merasa kecewa dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE NSO) yang melakukan pengeboran lepas pantai di Aceh tapi terkesan tidak menghargai orang pribumi Aceh, Rabu (01/06/2022).
Dia mengatakan, Rig pengeboran lepas pantai yang dikelola PHE NSO itu seharusnya lebih banyak merekrut tenaga tenaga kerja lokal, dimana ketahui di Aceh juga masih banyak sekali pengangguran yang masih mencari lowongan kerja.
"Seharusnya perusahaan perusahaan yang masuk ke Aceh menghormati orang orang pribumi asal Aceh, info masuk ke kami lebih banyak orang luar Aceh yang bekerja di Rig pengeboran tersebut ketimbang orang pribumi kita, bahkan yang bekerja sebagai tukang las saja didatangkan dari luar apakah di Aceh tidak ada tukang las," ungkap Mahmuddin kepada media.
Masih kata Din Pang, dirinya berharap kepada DPRK Kota Lhokseumawe dan wali kota Lhokseumawe dan juga para dinas terkait untuk memanggil pimpinan perusahaan tersebut untuk duduk bersama dan membahas terkait rekrutmen tenaga kerja, karena menimbang masih ramai sekali orang pribumi yang tidak ada kerja dan masih mencari cari lowongan kerja.
"Saya berharap untuk kedepan jangan sampai kita ketinggalan, DPRK, Wali Kota, Juga Dinas Terkait seharusnya duduk bersama pimpinan perusahaan yang akan masuk ke Aceh demi membahas terkait tenaga kerja supaya tenaga kerja lokal diprioritaskan terlebih dahulu, jangan sampai orang pribumi di abaikan," kata Din pang.
"Kita rakyat Aceh berhak bersuara hasil bumi kita dikuras terus, tapi untuk Aceh apa yang kita dapat, Sama sekali tidak seperti yang kita harapkan," ujar pria kelahiran gampong Keulile itu.
"Soal lowongan kerja di perusahaan di Aceh sering terjadi seperti kata pepatah dulu, "Buya krueng Teudong Dong Buya Tamong Meuraseki, (Orang Pribumi Cuma Lihat-Lihat, orang Luar Langsung Dapat),"
Anggota DPRK Lhokseumawe Azhari T yang dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkan bahwa masih banyak masyarakat Aceh yang mengadu ke DPRK dalam persoalan ini, Ini akibat kurangnya koordinasi.
Menurutnya, jika hal ini terus menerus terjadi di Aceh kita hanya jadi penonton di negeri sendiri.(AZ)
