Agenda rapat paripurna tersebut berkaitan dengan Perubahan qanun no 5 tahun 2018 rencana pembagunan jangka menengah kabupaten (RPJMK) aceh utara tahun 2017 -2022 dan juga Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK anggaran Tahun 2020.
Ada hal yang menohok dalam penyampain Fraksi PPP dimana mereka menilai Kegagalan aceh utara beberapa tahun ini terjadi karena tidak adanya konsenskuensi antara yang tertulis dengan praktek dilapangan.
Arafat Ali Selaku ketua DPRK Aceh Utara di sela -sela rapat kepada awak media Jumat (25/06/2021) menyampaikan bahwa apa yang disampaikan di dalam rapat adalah hasil kajian semua gabungan komisi.
Dan apa yang disampaikan oleh setiap fraksi, itu merupakan hak mereka dan juga itu sebagai bentuk motivasi kepada pihak pemerintah agar bisa bekerja lebih baik lagi kedepan.
Secara kelembagaan kita tidak pernah memberikan intimidasi kepada setiap fraksi, dan itu menurut saya adalah bentuk motivasi.
Dan itu semua adalah poin poin yang sudah menjadi kesimpulan semua fraksi. Dan terkait pernyataan fraksi PPP itu tidak semuanya benar, namun itu hanya sebagai bentuk kritikan kepada pemerintah agar bekerja lebih serius lagi dan itu adalah kritikan membangun, menurutnya.
Dan persoalan ini banyak versi dan dalam penyusunan RPJMK ini melibatkan semua Fraksi dan ini adalah pandangan dari pada setiap Fraksi, dan itu adalah hal yang wajar, Cetus Arafat.
Dirinya juga berharap dengan disahkanya Rencana pembagunan jangka menengah kabupaten (RPJMK) aceh utara tahun 2017 -2022, bisa lebih efesien dan juga efektif untuk kemajuan aceh utara kedepan , dan tentunya sesuai denga visi dan misi Bupati dan wakil bupati.
Hadir dalam acara tersebut, Arafat Ali Ketua DPRK Aceh Utara, Hendra Yuliansyah Wakil Ketua I ,Misbahul Munir wakil Ketua III Seluruh Anggota DPRK Aceh Utara, Fauzi Yusuf Wakil Bupati Aceh Utara, Murtala Sekda Aceh Utara , Para Asisten , dan Para Camat se Kabupaten Aceh Utara.(Gram)
