Dengan kondisi ini maka perlu di kembangkan pengadilan sosial atau pengadilan rakyat, kemudian perkuat hukum adat di setiap Desa sehingga aturan itu bisa dilahirkan oleh masyarakat sendiri karena dewan tidak paham peran dan fungsinya serta berprilaku sebagaimana perkataannya itu yang menyerupai bahasa pembajak laut. Pranata sosial tadi dapat mengusir orang-orang tak bermoral yang kini justru menjadi pejabat, dampak langsung adalah pendidikan masyarakat terancam dan masyarakat menjadi liar karena hukum rimba, berpolitik tanpa fatsun dan etika berkata tanpa santun dan bersahaja berbuat amoral menjadi biasa, sebahagian besar bermental srigala maka memilih orang baik dianggap sebagai santapannya.
Jika ingin berubah perbanyak lembaga pengadil rakyat, hadirkan lembaga pengadil seperti KPK, hadirkan lembaga evaluasi peran dan fungsi pejabat, hal ini dapat dilakukan dengan laporan dan perbanyak referensi berita dengan nara sumber tokoh yang netral dan paham situasi sosial.
Dengan ilustrasi sumber daya tersebut maka kita tidak perlu membahas kinerjanya, terlepas dari beberapa anggota yang memenuhi standar. Bagaimana mungkin kita membahas kinerja sementara fungsi dan tugas mereka dan komunikasi dengan kelompok masyarakat yang memahami permasalahan daerahpun ditanggapi secara tidak etis. Mungkin dengan masyarakat diakar rumput masih dihargai karena mereka belum mempersoalkan hal-hal terkait hak bernegara tetapi karena kondisi sosial yang terpuruk masyarakat hanya berharap bantuan remeh temeh yang pada dasarnya adalah racun bagi mereka bila dibandingkan hak masyarakat yang sesungguhnya.
Penulis : Tarmidhinsyah Abu Bakar
