Kepada media Phounna menjelaskan bahwa, peran Wali Nanggroe dibawah pimpinanTgk. Malik Mahmud Al Haytar, selama ini belum menunjukan peran bagi perubahan Aceh, banyak hal sebenarnya yang perlu melibatkan peran Lembaga Wali Nanggroe, namum dibawah pimpinan Tgk. Malik Mahmud Al Haytar belum menunjukan peran signifikat terhadap perubahan Aceh, padahal anggaran LWN mencapai puluhan milyar pertahun.
"Selama ini keberadaan dan peran Lembaga Wali Nanggroe dibawah pimpinan Tgk. Malik Mahmud Al Haytar tidak menguntungkan bagi Aceh, malah menjadi beban anggaran Aceh tiap tahun untuk membiayi lembaga tersebut,"kata Phounna.
Tiap tahun pemerintah Aceh harus mengeluarkan anggaran puluhan milyar untuk membiayai Wali Nanggroe, namum peran lembaga tersebut belum menyentuh kepentingan Aceh secara umum, keberadaannya sekarang justru pada kegiatan serimonial yang menghambur-hamburkan anggaran Aceh.
"Dari pada anggaran tersebut terbuang sia-sia tanpa ada manfaat untuk Aceh, lebih baik dialihkan untuk sektor lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Untuk pendidikan, seperti dayah, pasanteren, pembangunan rumah Dhuafah dan bantuan untuk fakir miskin," pungkas Phounna
Lebih lanjut tambah Humas Lemkaspa, Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dibawah pimpinan Tgk Malek belum menjadi lembaga yang idependent dalam menyikapai persoalan kewenangan dan arah kebijakan politik daerah, Dimana peran Lembaga Wali Nanggroe lebih mengumatamakan satu pihak. Padahal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU-PA) Lembaga Wali Nanggroe dibentuk sebagai pemersatuan di kalangan masyarakat Aceh yang memiliki ragam budaya dan istiadat, demikian tutup Phounna.(Rel)
