Kuras Rp100 Miliar untuk Pengadaan Mobdin, Forkab Aceh: Pemerintah Aceh Tak Punya Hati

Istimewa

JAKARTA - Ditengah kemiskinan yang sedang melanda provinsi Aceh, sempat-sempatnya pemerintah Aceh menganggarkan Rp 100 miliar hanya untuk  pembelian mobil dinas para pejabat.


Hal itu terungkap berdasarkan temuan Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), ada 172 unit mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019, tersebar di 33 SKPA. Mulai dari mobil kepala dinas, kabid, dan sebagainya, mayoritas pengadaan tersebut bersumber dari APBA-P 2019.


"Itu kan uang rakyat Aceh, tapi pengelolaannya kok terkesan tidak efektif dan justru seperti hanya dijadikan penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh," tegas Rajuli Ketua Pelaksana Harian Devisi Ekonomi Forkab Aceh, kepada KabarSATU.info, Selasa (19/11/2019).


Seharusnya, lanjut Rajuli, mereka benar-benar mewakili rakyat dengan prioritas lapangan pekerjaan, karena memang saat ini lapangan pekerjaan lebih dibutuhkan oleh masyarakat Aceh yang tingkat penganggurannya masih dalam kategori memprihatinkan.


Dirinya sebagai putra Aceh yang saat ini juga menjabat pembendaharaan di Yayasan Kerja Indonesia Jaya ( YKIJ ), berdomisili di Jakarta, berharap kepada pemerintah Aceh agar dewasa dalam penggunaan APBA dan APBA-P 2019, supaya tepat sasaran dan efektif.


Lebih jauh dari itu saya dan teman-teman yang juga tergabung dalam Forkab Aceh, akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan pengganggaran APBA dan APBA-P 2019.


"Sehingga jika terdapat indikasi-indikasi korupsi, segera akan kami laporkan kepada KPK," tutup Rajuli...**