Massa aksi yang datang pada Jumat 8 Maret 2019 sekitar pukul 14:00 Wib melakukan long march dari patung kuda monas dengan membawa spanduk berisi tuntutan sambil mengancungkan kartu merah untuk Presiden Jokowi.
Massa yang tergabung dalam Pergerakan BEM Se Jabodetabek – Banten merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Islam As-Syafi’iyah, Universitas Ibnu Chaldun, Universitas Az Zahra, UHAMKA, Universitas Indraprasta PGRI dan dari simpatisan lainnya telah melakukan aksi Kartu Merah Jilid I pada tanggal 4 Maret 2019 yang lalu.
Aksi jilid II ini yang di hadiri sekitar 200 mahasiswa dari berbagai universitas di jakarta mendapat perhatian publik, selain aksi mahasiswa memberikan kartu merah kepada jokowi, massa juga membawa keranda mayat sebagai wujud mati nya demokrasi dan menjadi duka terhadap program nawa cita.
Presiden Mahasiswa Universitas Islam As-Syafi’iyah Zulkarnaian Kesuy sebagai koordinator lapangan meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Kedaulatan Pangan, Tegakkan Supremasi Hukum & HAM, Pemerataan Pembangunan di Daerah Daerah, Reformasi Pendidikan di Indonesia, Rehabilitasi Sistem Ekonomi, Netralisasi Media Massa, dan Menagih Janji Jokowi- JK.
Selain itu, Husnul Jamil juga menyampaikan dalam orasinya bahwa persoalan impor menjadi diskursus dalam aksi kartu merah jokowi Jilid II. “ kami sangat menyadari bahwa bangsa indonesia merupakan bangsa agraris dengan luas lahan pertanian menurut BPS tahun 2018 7,1 Juta Hektar dengan potensi hasil produksi beras secara Nasional 3,5 Juta ton dalam 1 bulan, sedangkan konsumsi beras secara nasional 2,5 juta ton dalam 1 bulan. Artinya kita masih mempunyai cadangan beras 1 juta ton dalam satu bulan, di sisi lain Beberapa komoditas pangan pemerintah mengimpor dari luar negeri.
Dari 7 komoditas di bawah ini, biji gandum dan meslin paling banyak diimpor, yakni mencapai 8,34 juta ton dengan nilai US$ 2,1 miliar sepanjang periode Januari-Oktober 2018. Adapun impor komoditas terbesar kedua adalah gula seberat 4,08 juta ton dengan nilai US$ 1,47 miliar. Sedangkan terbesar ketiga adalah garam dengan impor sebesar 2,29 juta ton senilai US$ 73 juta padahal kalau kita melihat dari statistik luas lautan kita mencapai 3,25 juta km2.
Impor gandum dan meslin terbesar Indonesia periode Januari - oktober tahun lalu berasal dari Australia dengan berat mencapai 2,37 juta ton. Kemudian impor gula terbesar berasal dari Thailand, yakni mencapai 3,42 juta ton dan impor garam terbesar dari Australia dengan berat mencapai 2,07 juta ton. Padahal kita masih mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, namun pemerintah gagal dalam mengrevitalisasi pembangunan di sektor pangan dan bahan komoditi sehingga kedaulatan pangan kita runtuh’ Ungkap Penanggung Jawab Aksi Kartu Merah Jokowi.
Jalil Selaku Presiden Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun juga menyorot persoalan lemahnya penegakan hukum di indonesia, Hukum tajam kebawah tumpul keatas. negara indonesia dengan indek penegakan hukum masih di tingkat 62 di seluruh dunia. Selain itu 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat pusat dan di 14 tingkat daerah tak kunjung diberhentikan dan tetap menerima gaji meski vonis bersalah untuk mereka dalam kasus korupsi telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).Akibatnya, negara berpotensi rugi puluhan miliar rupiah setiap bulan.
Budaya permisif terhadap korupsi dikhawatirkan muncul di lingkungan PNS. Namun dengan hitungan matematika sederhana, jika satu PNS bermasalah itu bergaji Rp10 juta setiap bulan, maka negara berpotensi merugi Rp 23,5 miliar setiap bulan atau Rp 282 miliar per tahun. Ungkap Jalil.
Dalam orasi nya, Novan Hermawan ( Presiden Mahasiswa Universitas Az Zahra) juga menyampaikan Tragedi pendidikan di indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statisik tingkat pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi dibanding dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. Angka pengangguran dari lulusan SMK pada Agustus 2018 mencapai 11,25%. Tingkat pengangguran tersebut lebih tinggi dari Februari 2018 sebesar 8,92% namun lebih rendah dibanding posisi Agustus 2017 sebesar 11,41. Tingkat pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibanding lulusan dengan jenjang pendidikan yang setara, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun lulusan lainnya. Angka pengangguran dengan jenjang pendidikan universitas pada Agustus 2018 sebesar 5,89%, lulusan Diploma (6,02%), lulusa SMA (7,95%), lulusan SMP (4,8%), dan lulusan SD (2,43%). Tingginya angka pengangguran dari siswa lulusan SMK disebabkan oleh tidak seimbangnya daya serap industri dengan jumlah angkatan kerja dari SMK. Selain itu, banyak guru yang tidak menguasai bidang ajaran, terutama untuk mengajar ketrampilan bagi siswa. Sebab guru-guru SMK saat ini masih banyak dari guru yang hanya menguasai ilmu murni. Untuk itu diperlukan upaya terobosan guna mencetak calon guru sesuai bidang, seperti pertanian, kelautan, ekonomi kreatif maupun teknologi informasi.
Selanjutnya sistem ekonomi kita mengarahkan kita kepada neokapitalisme, Berdasarkan data yang dihimpun Asian Productivity Organization (APO) pada 2014, tingkat produktivitas pekerja Indonesia berada pada nilai sekitar US$ 23 ribu terhadap total PDB per tahun. Angka ini melebihi Cina yang hanya mencapai US$ 21 ribu. Meski demikian, Indonesia masih tertinggal dari Thailand dan Malaysia yang masing-masing US$ 24,9 ribu dan US$ 54,9 ribu. Bahkan sangat jauh dari angka produktivitas yang dicapai Singapura di posisi pertama yaitu US$ 125,4 ribu.
Produktivitas merupakan salah satu indikator bangsa Indonesia untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Disamping itu, berlakunya pasar bebas ASEAN menjadikan peningkatakan produktivitas harus menjadi prioritas sebab Indonesia berada pada era integrasi ekonomi. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia, karena tingginya angka kemiskinan, mahalnya biaya pendidikan, lapangan kerja yang masih terbatas, dan juga tingkat pengangguran yang tinggi harus menjadi perhatian pemerintah dalam membangun Indonesia yang berkemajuan.
Pergerakan BEM Se Jabodetabeka – Banten juga akan membangun konsolidasi dengan kampus lainnya agar di aksi Kartu Merah Jokowi Jilid III mendatang mampu menyadarkan masyarakat indonesia terhadap politik pencitraan rezim nawa cita, serta menginginkan perbaikan terhadap pembangunan nasional secara menyeluruh tanpa mengenal status sosial. Ungkap Koordinator Lapangan, (Rel/Rj)
