MEULABOH – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mendata wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat karena daerah tersebut merupakan kawasan beresiko tinggi bencana datang dari laut seperti tsunami maupun banjir pasang air laut (rob).
"Hampir semua wilayah pesisir Aceh beresiko tinggi terhadap tsunami, tapi kalau di Aceh Barat ini, selain gempa tsunami, tambah lagi gelombang pasang," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBA, Boby Syahputra di Meulaboh seperti dilansir laman Antara, Jumat (8/9).
Hal itu disampaikan disela-sela kegiatan sosialisasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Hotel Meuligo Meulaboh, BPBA memilih Desa Suak Indrapuri sebagai desa binaan karena lokasinya paling beresiko dibandingkan desa-desa lainnya.
Boby menuturkan, setelah dibentuk Destana tersebut, maka tugas mereka akan melatih kemantapan sumber daya masyarakat lokal, membenahi, membuat peta resiko, membuat jalur-jalur evakuasi untuk menekan tinggi resiko dihadapi masyarakat (mitigasi).
Kata dia, BPBA berharap setelah upaya pembentukan tersebut akan dilanjutkan pula oleh Pemkab Aceh Barat atau dalam hal ini instansi terkait yakni BPBD sebagai ujung tombak mempersiapkan masyarakatnya serta fasilitas pendukung.
"Kita berharap, setelah kita lakukan ini akan ditindak lanjuti oleh Kabupaten Aceh Barat, masyarakatnya dibekali dari segi operasional, misalkan membantu pemberdayaan masyarakat lewat penataan objek wisata bahari dengan fasilitas pendukung," sebutnya.
Terhadap itu, sebut Boby, BPBA juga tidak tinggal diam, apabila ada bantuan dari dana APBA maupun APBN untuk program pengembangan desa tangguh pasti akan disalurkan ke desa-desa yang telah dibentuk secara administratif dalam kebencanaan.
Lebih lanjut dikatakan, hingga September ini, BPBA telah membentuk 12 program Destana pada tujuh kabupaten di Aceh, pembentukan desa tangguh bencana sangatlah penting menginggat tingginya resiko akan dihadapi masyarakat jika tidak dipersiapkan.
Ada empat landasan pembentukan Detana, pertama landasan empiris-faktual bencana yang menunjukkan realitas ancaman di Indonesia, kedua landasan filosofi kearifan lokal yang menunjukkan akar sosial-budaya dari pengurangan risiko.
Ketiga pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting dan keempat landasan otonomi desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur diri sendiri untuk pengurangan risiko bencana. (KanalAceh)
