Polemik Hari Jadi Aceh Utara: Akademisi dan Kepala Bappeda Kompak Enggan Menanggapi
ACEH UTARA — Polemik mengenai penetapan hari jadi Kabupaten Aceh Utara terus memicu perdebatan di tengah masyarakat. Berbagai dinamika dan masukan dari pemangku kepentingan mengemuka, termasuk rekomendasi dari Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang meminta pemerintah daerah meninjau ulang keputusan tersebut.
Menanggapi polemik ini, akademisi Prof. Dr. Husni Mubarrak A. Latief, Lc., MA., enggan berkomentar lebih jauh dan menyarankan awak media untuk bertanya langsung kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Aceh Utara, Drs. Adamy, M.Pd., juga memilih untuk tidak masuk ke dalam ranah kontroversi tersebut saat dimintai keterangan.
"Oh, kita tidak masuk ke situ. Karena itu masuk kepada ranah, eh, bukan konteksnya pada hari ini," ujar Adamy usai menghadiri Seminar dan Diseminasi Kajian Kesultanan Samudera Pasai di Aula Setdakab Aceh Utara, Rabu (9/9/2026).
Meskipun demikian, Adamy menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan segera menggelar pertemuan lanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan. Langkah awal yang akan ditempuh adalah melaporkan perkembangan ini kepada pimpinan daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi untuk membahas berbagai rekomendasi yang masuk.
Seminar yang menjadi rangkaian acara tersebut mengangkat tema “Penelitian, Konservasi, Pelestarian dan Internalisasi Makam Malikussaleh”.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. Husni Mubarrak A. Latief, Lc., MA., dan Dr. Saifuddin Dhuhri, Lc., MA., yang memaparkan perspektif akademik terkait sejarah Kesultanan Samudera Pasai serta upaya pelestarian makam Sultan Malikussaleh.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh Utara, Asisten II, Asisten III, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), serta perwakilan mahasiswa, guru, dan siswa-siswi. (sul)
