Saatnya Bupati Aceh Timur Menunjuk Seorang Staff Ahli Khusus menangani Dana Desa


Sabtu, 13 Juni 2020 - 17.02 WIB


Aceh Timur- Carut Marut Pengelolaan Dana Desa di Aceh Timur Bupati Aceh Timur H.Hasballah M.Thaib di sarankan sudah selayaknya mengangkat seorang Staf Ahli yang benar-benar memahami tentang persoalan Desa, terutama menguasai tentang regulasi desa baik secara Nasional dan Daerah. Hal itu sangat urgent dan relevan ditengah banyak persoalan yang dihadapi di tingkat Desa/Gampong.

Hal itu di sampaikan aktivis  pegiat Desa, Masri,SP kepada Media ini Sabtu (13/06/2020) di AA Cafe Tanjong Minjei Madat, Aceh Timur.

Menurut Masri, persoalan ditingkat desa sangat kompleks ditambah lagi dengan pengelolaan Dana Desa (DD) sejak disahkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana Desa mendapatkan kucuran dana dari APBN dan APBD setiap tahunnya.

Dalam tiga bulan terakhir perangkat desa dihadapkan dengan  persoalan Pandemi Covid-19, dimana kebijakan Pemerintah Pusat mengintruksikan refocussing dan realokasi anggaran desa untuk penanggulangan dan pencegahan dampak Covid sesuai dengan intruksi Pemerintah pusat seperti alokasi dana operasional Tim Gugus  Relawan Covid-19 ditingkat Desa dan Bantuan Langsung Tunai(BLT).yang berdampak ekonomi akibat pandemi.

Lahirnya regulasi atau aturan yang selalu berubah-rubah setiap saat membuat perangkat desa kelimpungan, ditambah lagi dengan aturan daerah seperti Peraturan Bupati yang sangat membingungkan seperti Perbup Aceh Timur yang terbaru, ujar Masri

Lahirnya Perbup Aceh Timur nomor 20 tahun 2020 perubahan Perbup no 14 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran BLT secara Tunai dan Non Tunai dimana subtansi sangat paradoks.

Perubahan perbup ini dapat membuat Kepala Desa/Keuchik mati berdiri akibat stress menyusuaikan perubahan aturan yang berubah-rubah, jelasnya.

Perbup terbaru sangat paradoks dengan regulasi-regulasi yang lain, apalagi rentan waktu perbup sangat singkat tidak sampai waktu satu bulan sudah terbit perbup baru.

Maka sangat penting adanya staf Ahli yang membantu Bupati yang memiliki ekspektasi luas tentang persolaan untuk memberikan masukan, konsep, perencanaan terutama menguasai dalam menyusun draf peraturan Desa sesuai dengan hirarki aturan secara nasional seperti Kemendes dan PDT, permendagri,  Kemenkeu serta Peraturan Gubernur Aceh serta memiliki kecakapan dalam melakukan kordinasi lintas instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa, tutur Masri yang selama ini eksis mengkritsi persoalan Desa.

Penerbitan Perbub nomor 20 tahun  2020 disamping terjadi paradoks dengan aturan lebih atas juga seperti tidak memahami kondisi dan psikologi perangkat Desa dan masyarakat di Aceh Timur.

Lebih parah lagi terjadinya perubahan perbup secara tiba-tiba juga tanpa di iringi sosialiasasi secara massive, ini sangat fatal bisa memicu konflik antara masyarakat dengan Kepala Desa, sebut pria  asal Madat ini.

Turun nya aturan  yang berubah -rubah disamping ketebatasan kapasitas di tingkat gampong juga keterbatasan waktu.

Mantan Aktivis Perjuangan Sipil Aceh ini menambahkan, "Instansi yang berwewenang dan bertanggung jawab  dalam pembinaan Desa seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) dan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa(P3MD) seperti nya belum mampu bekerja secara maksimal disamping keterbatasan Sumber daya dan luas nya wilayah Kabupaten Aceh Timur meliputi 513 Desa/Gampong, tutup Masri (alf)
Bagikan:
KOMENTAR